Kembalikan Bulog Sebagai Lembaga Nirlaba

20-06-2019 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI, Agustina Wilujeng. Foto : Jaka/mr

 

Anggota Komisi IV DPR RI, Agustina Wilujeng berharap pemerintah mengembalikan peran Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sebagai lembaga nirlaba yang berperan menjaga ketahanan pangan nasional bukan sebagai lembaga yang berorientasi menghasilkan untung menambah pendapatan Negara.

 

“Kami sampaikan agar Bulog dikembalikan untuk menjaga stok beras semata, bukan lembaga bisnis yang harus berorientasi mendapatkan penghasilan untuk Negara,” tegas Agustina saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Kepala Perum Bulog Budi Waseso beserta jajaran di ruang rapat Komisi IV, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengakui bahwa ada keresahan di pasar jika beras dimonopoli oleh Bulog. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah untuk memberikan peran yang jelas kepada Bulog. Dengan kata lain, Komisi IV DPR berharap Bulog dikembalikan menjadi lembaga nirlaba. Bukan lembaga yang disatu sisi mejaga ketahanan pangan, menjaga stok beras dan harga pasar, namun di sisi lain harus mendapatkan untung. Hal ini tentu membingungkan.

 

Terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ia berharap agar dikelola secara maksimal oleh Perum Bulog, karena berkaitan langsung dengan cadangan pangan nasional. “Ketika persediaan beras Bulog banyak dan tidak terjadi bencana (seperti yang kita harapkan), maka barang akan dikemanakan? Sementara beras memiliki masa kadaluarsa. Pemerintah harus menggunakan beras Bulog secara maksimal untuk program BPNT,” ungkapnya.

 

Ia mengungkapkan, ketika Bulog memiliki stok dan jaringan yang cukup seluruh Indonesia dan kemudian terjadi bencana, maka secara akan terbantu dengan cadangan pangan dari Bulog. Tak hanya ketika bencana, Agustina mencontohkan salah satu yang biasa dilakukan oleh Perum Bulog yaitu melalui operasi pasar. “Cadangan pangan yang dimiliki Perum Bulog bisa jadi solusi ketika pasokan beras di pasar rendah atau ketika harga beras di pasar sedang melambung tinggi,” tandas Agustina. (ayu/es)

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...